Makalah sospol tentang “PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN POLITIK”

Makalah

“PERUBAHAN SOSIAL

DAN PEMBANGUNAN POLITIK”

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Semester III

Pada Mata Sosiologi dan Politik

Oleh

1.    ENDANG SUPANDI

2.    HENY SUHARLIDA

3.    SUHELDA

STIE AL-KHAERIYAH CILEGON

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang bertema “Perubahan Sosial dan Pembangunan Politik”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khaeriyah.

Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.

Cilegon, 18 Februari 2016

Tim Penulis

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................      i

DAFTAR ISI .............................................................................................     ii

BAB I PENDAHULUAN                                                                              

A.    LatarBelakang ….....................................................................................     1

B.     RumusanMasalah …................................................................................     1

C.     Tujuan ……............................................................................................    2

                                                                                                                    

BAB II PEMBAHASAN                                                                               

A.    Pengertian Perubahan Sosial ….................................................................     3

B.     Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial ….............................................     4

C.     Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial …...........................................................     7

D.    Proses Perubahan Sosial ….....................................................................      8

E.     Perubahan Sosial di bidang Pendidikan …............................................... ..      9

F.      Dampak Perubahan Sosial ……...............................................................    10

G.    Pengertian, Hakikat dan Komponen  Pembangunan …….............................    12

H.    Bentuk-Bentuk Pembangunan di Indonesia …….........................................   13

I.       Dampak Pembangunan di Indonesia ……..................................................   17

BAB III PENUTUP                                                                                               

A.    Kesimpulan ….........................................................................................   21

B.     Saran ……................................................................................................ 21

DAFTAR PUSTAKA …..............…………………………………………………… iii

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut manusia untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan. Sadar atau tidak sadar, manusia sebagai makhluk monodualisme akan mengalami perbedaan keadaan sosial dari waktu sebelumnya ke waktu sekarang ataupun masa depan. Perbedaan keadaan itu yang menyebabkan adanya perubahan sosial, perubahan tatanan masyarakat yang secara sadar ataupun tidak, cepat atau lambat. dapat berlangsung dengan sendirinya maupun disengaja, tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung sekaligus penghambatnya.

Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah. Secara ontologi dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak dalam berada keadaan tetap terus menerus. Semua realitas sosial senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda.

Perubahan sosial yang terjadi akan berdampak pada pembangunan sosial masyarakat, perubahan yang postif dan menguntungkan, akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, tentunya tak lepas dari peran pembangunan ekonomi yang ada, karena pembangunan ekonomi yang maju, akan menghasilkan pembangunan sosial yang maju pula.

B.     RumusanMasalah

Dari latar belakang diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah dari makalah ini, yaitu:

1.   Apa pengertian perubahan sosial?

2.   Apa faktor-faktor penyebab perubahan sosial?

3.   Apa bentuk-bentuk perubahan sosial?

4.   Bagaimana proses perubahan sosial?

5.   Bagaimana perubahan sosial di bidang pendidikan?

6.   Apa dampak perubahan sosial?

7.   Apa pengertian, hakikat dan komponen dari pembangunan?

8.   Bagaimana pembangunan di Indonesia?

9.   Apa dampak yang diakibatkan dari pembangunan tersebut?

C.      Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa tujuan penulisan makalah ini, yaitu:

1.   Menjelaskan pengertian perubahan sosial.

2.   Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial.

3.   Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial.

4.   Menjelaskan proses perubahan sosial.

5.   Menjelaskan perubahan sosial di bidang pendidikan.

6.   Menjelaskan dampak perubahan sosial.

7.   Menjelaskan pengertian, hakikat dan komponen dari pembangunan.

8.   Menjelaskan pembangunan di Indonesia.

9.   Menjelaskan dampak yang diakibatkan dari pembangunan tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Definisi Perubahan Sosial

Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu perubahan yang menuju ke arah positif ataupun negatif, fisik ataupun psikis. Kehidupan sosial manusia pun akan selalu terjadi perubahan dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat disetiap kehidupan masyarakat.

Mengenai definisi dari konsep banyak para ahli yang berpendapat.

Selo sumardjan mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki suatu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut paut dengan satu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial untuk suatu variasi cara hidup yang paling diterima yang di sebabkan baik karena perubahan dari cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, kompetisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun perubahan –perubahan baru dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Wilbert moore mengatakan pula bahwa perubahan sosial sebagai “perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interkasi sosial”. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah di dukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupaka tuntutan dalam mencari kesetabilannya. Ditinjau dari stabilitas kehidupan perubahan sosial yang dialami masyarakat adalah hal yang wajar. Kebalikannya masyarkat yang tidak berani melakukan perubahan-perubahan tidak akan dapat melayani tuntutan dan dinamika anggita-anggota yang selalu berkembang kemauan dan inspirasi.

B.     Faktor-faktor Perubahan Sosial

1.   Faktor Penyebab

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan.

Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak.

Menurut Soerjono Soekanto, secara umum timbulnya perubahan sosial dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor endogen dan eksogen.

1)   Faktor-Faktor Endogen / Internal Factor

Faktor-Faktor Endogen / Internal Factor adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Menurut David Mc. Clellad faktor ini didorong oleh need for achievment (motivasi berprestasi) dari individu-individu dalam masyarakat itu. Apabila setiap individu memiliki motivasi untuk meraih prestasi terbaik, kelompok tersebut secara otomatis akan mengalami perubahan. Secara umum faktor-faktor dalam yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah:

a)      Jumlah Penduduk

                     Jumlah penduduk menentukan cepat atau lambatnya perubahan sosial yang terjadi. Hal ini terkait dengan struktur dan budaya masyarakat yang berjumlah banyak akan lebih komplek. Kompleksitas inilah yang mengakibatkan cepatnya perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan untuk perubahan sosial yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk terjadi karena upaya pengisisan kekosongan jumlah penduduk dan ditandai dengan konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun dan perubahan sektor primer menjadi sektor sekunder maupun sektor tersier. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial pada pola aktivitas manusia. Contohnya saja, di Pulau Jawa sudah banyak lahan pertanian berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Proses ini bisa juga disebut sebagai proses urbanisasi dimana terjadi proses transisi dari rural ke urban yang ditandai dengan perubahan sistem ekonomi dan sosial budaya (khususnya pada sistem mata pencaharian yang mulanya di sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian).

b)      Penemuan-Penemuan Baru (Inovasi)

                     Penemuan-penemuan baru dapat mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Penemuan-penemuan baru dapat dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan unsur-unsur yang bersifat baru. Sedangkan invention merupakan penemuan yang bersifat menyempurnakan bentuk penemuan lama, disebut invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut.

                     Discovery maupun invention biasanya terjadi di bidang teknologi. Pertemuan Asian Regional Conference of the Global Information Infrastructure Commission (GIIC) di Manila pada bulan Juli 2000 menghasilkan rencana untuk membangun jaringan komunikasi, menyediakan perangkat pengakses informasi dari internet untuk masyarakat, menyusun framework penggunaan teknologi khususnya informatika, membangun jaringan online-pemerintah, serta mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing Asia. Masyarakat Indonesia memperoleh dampak dari perkembangan teknologi. Banyak gadget yang canggih tercipta. Sudah mulai banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau dicap minim penguasaan teknologi, sehingga upaya konsumtif dalam konsumsi gadget-gadget baru mulai dianggap wajar bahkan menjadi trend tersendiri. Siapa yang mempunyai gadget yang canggih dianggap mampu mencirikan status sosial seseorang. Hal ini sudah menunjukkan adanya perubahan sosial yang terjadi pada pola perilaku masyarakat Indonesia. Peran penemuan teknologi baru di dalam perubahan sosial sangat besar, karena dengan adanya penemuan teknologi baru menyebabkan perubahan moda produksi dalam masyarakat.

c)      Konflik dalam Masyarakat

                     Pertentangan atau konflik dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat berupa pertentangan antarindividu, antara individu dengan kelompok, antarkelompok, serta konflik antargenerasi. Konflik dalam masyarakat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab adanya perubahan sosial karena dalam konflik, masyarakat menjadi mudah terpengaruh isu negatif dan mengakibatkan cara pandang dan cara bersikap menjadi berubah. Di Indonesia, konflik banyak terjadi di bagian Indonesia timur. Di ibukota negara sendiri sering terjadi konflik, misalnya tawuran antar pelajar SMA yang hanya dipicu masalah sepele dan merupakan bentuk penyimpangan tingkah laku dan menjadi ciri dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia yang cinta damai menjadi manusia yang tidak cinta kedamaian.

d)      Revolusi

                     Revolusi merupakan perubahan secara cepat yang  terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Perubahan ini terjadi secara cepat khususnya pada tata penyelenggaraan lembaga masyarakatnya. Revolusi pernah terjadi di Indonesia, yaitu penggulingan masa orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto oleh para mahasiswa yang menuntut perubahan. Pemerintahan Presiden Soeharto dianggap diktator dan mutlak karena menjabat dalam beberapa periode. Kebebasan berbicara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pun dibatasi. Penggulingan masa pemerintahan pada masa orde baru diganti menjadi masa reformasi. Pada tahun 1998, resmi presiden Soeharto mengundurkan diri. Proses ini bertujuan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi. Meskipun sudah ada perubahan masa dari orde baru ke masa reformasi tetapi tetap saja proses menuju Indonesia yang adil, makmur sejahtera tidak berhenti begitu saja. Oleh karena itu, terdapat perubahan-perubahan yang nyata menuju ke arah Indonesia yang lebih baik seperti amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan kebebasan pers dijamin dalam undang-undang.

2.      Faktor-Faktor Eksogen / External Factor

Faktor-Faktor Eksogen / External Factor adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a)      Kondisi Alam yang Berubah

               Kondisi alam yang berubah atau bencana alam mengakibatkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terpaksa berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman. Perpindahan ini serta merta membawa dampak adanya unsur baru dalam sistem masyarakat tempat baru. Sehingga perlu adanya proses adaptasi atas lingkungan yang baru.

               Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui jalur patahan, rangkaian jalur gunung berapi dan dengan topografi serta morfologi yang beragam. Bencana alam akan membawa dampak bagi kelangsungan hidup masyarakat.

b)      Peperangan

               Peperangan dalam hal ini berarti pertikaian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di luar batas-batas negara. Bukan konflik yang terjadi dalam masyarakat di negara yang sama. Dalam peperangan pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Pada pihak yang kalah secara otomatis akan mengalami perubahan yang signifikan seperti perubahan struktur lembaga negara maupun perubahan dinamika sosial masyarakatmya.

c)      Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

               Interaksi antar masyarakat membawa pengaruh dalam pola perilaku. Dengan adanya interaksi, maka terjadi hubungan timbal balik yaitu saling mempengaruhi. Interaksi ini akan mengakibatkan budaya masyarakat lain tersebar dan kemungkinan diserap dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Penyebaran kebudayaan secara damai dapat melalui penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, akulturasi, maupun asimilasi. Budaya lain yang terserap pasti akan menghasilkan perubahan.

2.   Faktor Pendorong

Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga), dan sikap mudah menerima hal-hal baru.

3.   Faktor Penghambat

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, dan hakikat hidup.

C.    Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Bentuk perubahan sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi, perubahan direncanakan dan tidak direncanakan, dan perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil.

1.   Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi

Perubahan evolusi dan perubahan revolusi adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan lama perubahan sosial tersebut. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan terjadi karena dorongan dan usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya. Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat dan terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu keadaan. Keduanya sama-sama tidak ada unsur kehendak atau perencanaan sebelumnya.

2.   Perubahan Direncanakan dan Tidak Direncanakan

Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan ada tidaknya perencanaan dalam perubahan sosial tersebut. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya diakibatkan karena bencana alam atau wabah penyakit.

3.   Perubahan Berpengaruh Besar dan Berpengaruh Kecil

Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil adalah bentuk perubahan sosial berdasarkan besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sedangkan perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan berpengaruh kecil biasanya berupa mode atau tren yang tidak semua masyarakat mengikutinya.

D.    Proses Perubahan Sosial

Perubahan sosial terdiri dari beberapa proses. Proses itu dapat ditandai dengan perubahan pada struktur lembaga-lembaga sosial. Proses-proses sosial tersebut menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan, disorganisasi, dan reorganisasi.

1.   Penyesuaian Masyarakat Terhadap Perubahan

Keserasian atau kesesuaian masyarakat adalah yang paling diidam-idamkan. Keserasian tersebut ditandai dengan keadaan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Sekali saja terjadi gangguan, masyarakat akan menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Hal ini menyebabkan masuknya berbagai unsur-unsur baik yang baru maupun yang lama. Terkadang unsur-unsur tersebut bertentangan dengan nilai dan norma pada masyarakat. Hal ini berarti gangguan-gangguan terus menerus terjadi terhadap keserasian masyarakat.

2.   Saluran-Saluran Perubahan Sosial

Saluran-saluran perubahan sosial adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh khalayak ramai, atau mengalami proses institutionalization (pelembagaan). Saluran-saluran tersebut adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dll. Pada suatu waktu, salah satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi saluran utama perubahan sosial dan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain.

3.   Disintegrasi dan Reintegrasi

Perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya proses disintegrasi atau reintegrasi. Disintegrasi atau disorganisasi adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi umumnya disebabkan oleh rasa kesatuan dan persatuan.

E.     Perubahan Sosial di Bidang Pendidikan

Perubahan sosial dapat terjadi dibidang pendidikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya metode pengajaran dan kurikulum yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat perubahan pada pendidikan. Perubahan sosial dalam bidang pendidikan antara lain:

1.   Cara Mengajar

Cara mengajar berubah seiring perkembangan jaman. Berbagai penelitian telah dilakukan terutama dalam bidang psikologi pada peserta didik. Tentu saja mereka menginginkan cara mengajar yang lebih baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin memajukan cara mengajar. Seperti penggunaan proyektor dalam mengajar.

2.   Kekerasan

Dahulu, guru memperlakukan muridnya dengan sangat kasar hingga ada yang sampai terluka. Namun, saat ini telah ada undang-undang perlindungan anak. Sehingga guru jaman sekarang tidak bisa melakukan muridnya dengan kasar.

3.   Metode Belajar

Di beberapa sekolah, metode belajar berubah menjadi lebih modern. Seperti penggunaan laptop dan tablet PC. Di sekolah pun sering disediakan WiFi untuk mempermudah siswa untuk mengakses internet dan mencari sumber belajar.

4.   Membuat Tugas

Dahulu, siswa mengerjakan tugas dengan cara pergi ke perpustakaan lalu meneliti seluruh isi buku kemudian menuliskan tugasnya dalam secarik kertas. Sekarang sangat berbeda: cari di internet, salin, cetak, selesai.

5.   Kurikulum

Kurikulum adalah perubahan terbesar di bidang pendidikan. Kurikulum mencakup cara belajar, cara mengajar, dan apa yang diajarkan. Ketika kurikulum berubah, guru dan siswa harus menyesuaikan segalanya dan seringkali itu sulit.

F.     Dampak Perubahan Sosial

1.   Dampak Positif

Adapun dampak positif perubahan sosial sebagai berikut :

a.       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan iptek dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru yang mendorong berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat menuju perubahan sosial kearah modernisasi.

b.      Tercipta lapangan kerja baru

Dapat mendorong industrialisasi dan perkembangan perusahaan multinasional. Dengan pengembangan perusahaan secara global dan pembukaan industri kecil, tersedia banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

c.       Tercipta tenaga kerja profesional

Untuk mendukung persaingan industri diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan, keterampilan, keahlian, dan profesionalisme yang tinggi.

d.      Nilai dan norma baru terbentuk

Nilai merupakan sesuatu yang baik, penting, dihargai dan norma merupakan aturan yang mengikat nilai.

e.       Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat

Efektivitas dan efisiensi kerja selalu berkaitan dengan penggunaan alat produksi yang dapat menghasilkan produk lebih cepat, lebih banyak, dan tepat sasaran.

2.   Dampak Negatif

Dampak negatif perubahan sosial menunjukkan kerugian yang di alami oleh masyarakat, kerugian tersebut berupa materiel maupun non materil.

Adapun dampak negatif perubahan sosial sebagai berikut :

a.       Terjadi disintegrasi sosial

Disintegrasi terjadi karena adanya revolusi, kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang dapat mendorong perpecahan dalam masyarakat.

b.      Terjadi pergolakan daerah

Pergolakan daerah dapat muncul akibat :

1)      kesenjangan ekonomi

2)      tidak memperhatikan tatanan hidup

3)      mengabaikan nilai dan norma

4)      perbedaan agama, ras, suku bangsa dan politik.

c.       Kenakalan remaja

Muncul akibat pengaruh perubahan sosial, nilai-nilai kebebasan budaya barat diadopsi tanpa menyesuaikan kondisi kebudayaan sendiri.

d.      Terjadi kerusakan lingkungan

e.       Eksistensi adat istiadat berkurang

Nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan digantikan dengan nilai kebudayaan moderen.

f.       Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal menyalahgunakan kedudukan dan wewenang.

g.      Muncul paham duniawi

1)      Konsumerisme, yakni paham/idiologi yang menjadikan seseorang mengonsumsi/memakai barang-barang secara berlebihan.

2)      Sekularisasi, paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama.

3)      Hedonisme, paham yang menganggap hidup bertujuan untuk mencari kebahagiaan sebanyak munkin dan menghindari perasangka-perasangka yang menyakitkan.

G.    Pengertian, Hakikat dan Komponen Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pem­bangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Seiring dengan itu, pembangunan pun menghendaki keikutsertaan dari seluruh warga tanpa terkecuali.

Adapun secara spesifik menurut Profesor Goulet dan beberapa tokoh lain mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki, yaitu: kecukupan (sustenance), harga diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom), yang merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Adapun pengertian dari ketiga komponen dasar ini, yaitu:

1)      Kecukupan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar disini yaitu segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi hakikatnya adalah untuk memenuhi minimal kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakat prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan;

2)      Harga Diri yaitu menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih bak adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan seterusnya.

3)      Kebebasan dari sikap menghamba yaitu berupa kemampuan untuk memilih. Artinya makna pembangunan harus memiliki konsep kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengajaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Jika kita memiliki kebebasan, itu berarti untuk selamanya kita mampu untk berfikir jernih dan menilai segala sesuatu atas dasar keyakinan, fikiran sehat, dan hati nurani kita sendiri. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia.

H.    Bentuk Pembangunan di Indonesia

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Dari amanat tersebut dapat disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya.

Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus meningkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mnegambangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Indonesia sebagai negara berkembang umumnya menganut program pembangunan yang termasuk ke dalam kelompok negara yang melaksanakan strategi industrialisasi dan substitusi impor yang berorientasi pada pemenuhan pasar dalam negeri. Hal ini didasari oleh besarnya pasaran dalam negeri , jika dibandingkan dengan negara-negara yang menganut model industrialisasi yang berorientasi pada ekspor seperti Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain.

1.   Pembangunan Ekonomi

a.    Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara umum di definisikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Selain itu pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

b.   Program Pemerintah Mengenai Pembangunan Ekonomi di Indonesia

1)      Ekonomi Kreatif

              setelah ekonomi informasi yang mengutamakan informasi sebagai pengembangan ekonomi, muncul istilah ekonomi kretaif sebagai sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan yang inovatif, teknologi yang kreatif dan budaya dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Konsep ini biasanya akan didukung dengan industri kreatif dan banyak menarik perhatian terutama digunakan pada kampanye capres dan cawapres seperti yang dicanangkan oleh presiden Jokowi pada masa kampanyenya.

Menurut Howkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Oleh karena itu, ekonomi kreatif ini merupakan suatu upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativis dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Jenis-jenis dari ekonomi kreatif ini diantaranya seperti: periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, Fashion, video, film, fortografi, permainan interaktif (game), musik, seni perutnjukan (showbiz), penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), riset dan pengembangan, kuliner.

Dilihat dari jenis-jenis tersebut, ekonomi kreatif ini lebih bayak muncul dari industri kecil menengah yang dalam produksinya tidak membutuhkan skala dalam jumlah besar tetapi industri ini berkontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari catatan Departemen Perdagangan pada tahun 2002-2006 yang mebuktikan bahwa industri kreatif ini mampu mencapai 6,3% atau 152,5 triliun jika dirupiahkan. Industri ini juga menyerap tenaga kerja hingga 5,4 juta dengan tingkat partisipasi 5,8%. Dari segi ekspornya pun industri kreatif ini sangat besar yaitu sekitar 10,6%. Oleh karena itu, industri kreatif ini sangat potensial dan penting undtuk dikembangkan di Indonesia.

2)      Pasar Bebas ASEAN (MEA)

pada tahun 2015 mendatang, kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN mulai berlaku. ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia tenggara yang didirikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ASEAN mendirikan ASEAN Economic Community (AEC) sebagai bentuk integrasi ekonomi. Pada tahun 2015, AEC ini kan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas sehingga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

3)      Peningkatan Pendapatan Perkapita Melalui Bidang Kelautan

pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan pembangunan suatu negara, semakin besar pendapatan perkapita suatu negara, semakin makmur negara tersebut. Perikanan merupakan sektor yang menjamin pendapatan perkapita saat ini mengingat lahan di Indonesia yang semakin menyempit oleh industri yang terus berkembang dan membutuhkan lahan yang cukup banyak. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan darat (air tawar)  dan perikanan laut (air asin). Sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia yang tentunya mempengaruhi pendapatan perkapita Indonesia.

2.   Pembangunan Sosial

a.       Pengertian Pembangunan Sosial

              Pembangunan biasanya diidentikkan dengan ekonomi. Keberhasilan pembangunan selalu diukur dengan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi seperti pendapatan perkapita yang hanya didasarkan pada pendapatan rata-rata yang diterima oleh anggota masyarakat. Contoh lain keberhasilan pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang hanya mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan semakin terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Di banyak negara, khususnya negara berkembang, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan yang merupakan dampak dari pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang disebabkan karena lebih memprioritas pembangunan ekonomi perlu adanya “pembangunan tandingan” yang berupa pembangunan sosial.

              Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.Berdasarkan definisi dari Edi Suharto tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial lebih kepada meningkatkan keadilan terhadap semua anggota masyarakat.

              Jadi pembangunan sosial adalah proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan keadilan.

b.   Program Pemerintah Mengenai Pembangunan Sosial

1)   Program BPJS

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini yang menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Macam-macam dari BPJS ini diantaranya ada BPJS ketenagakerjaan (LHK) seprti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT); serta BPJS kesehatan.

2)   Pemberdayaan Nelayan

Salah satu percepatan kesejahteraan bagi nelayan adalah bagi nelayan adalah dengan dibuatnya peraturan pemerintah (PP) tentang pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya skala kecil. PP tersebut sebagai peraturan pelaksana Undang-undang No. 45/2009 tentang perikanan yang sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Adanya peraturan pemerintah ini didasari oleh masalah klasik yang dialami oleh nelayan kecil yaitu akses terhadap pemodalan dan informasi perikanan, jaminan harga ikan yang baik di tempat penjualan ikan, bagaimana nelayan bisa dilibatkan dalam pengelolaan kealutan, kepastian hak akses dan pemanfaatan sumber daya perikanan bagi nelayan kecil, adanya penyerobotan wilayah tangkap dan pencemaran pesisir dan laut, proses perizinan yang bertele-tele sehingga memakan waktu dan biaya yang banyak, akses permodalan dan BBM bersubsidi yang hampir mustahil diperoleh dengan ketentuan harga perpres tahun 2012 yaitu Rp. 4500, adanya ktidakberpihakan pemerintah pada nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut dan perbaikan kapal juga belum ada, adanaya perempuan nelayan juga belum diakui peran dan keberadaannya di dalam kebijakan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu dengan adanya Koordinator Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) ini berharap besar terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk dapat memberikan perhtaian khsusus bagi nelayan dalam bekerja menantang maut sehingga perlu adanya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi nelayan yang mengalami kecelakaan maupun nelayan yang belum mendapatkan haknya sehingga mereka dapat terjamin kesejahteraannya.

I.   Dampak Pembangunan di Indonesia

1.   Dampak Pembangunan Ekonomi

a.       Dampak Positif Pembangunan Ekonomi

1)      Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

2)      Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran.

3)      Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.

4)      Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.

5)      Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b.      Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

1)      Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.

2)      Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.

3)      Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.

3.   Pembangunan Politik

a.         Pengertian Pembangunan Politik

Pembangunan politik adalah proses perubahan dari tradisional kearah masyarakat modern serta dari statis ke masyarakat dinamis yang berhubungan dengan orientasi pembangunan.

b.         Manfaat Pembangunan Politik

1)      Pembangunan Politik sebagai Prasyarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi.

            Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan politik sebagai kondisi kepolitikan (state polity) yang harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring modernisasi ternyata membawa konsekuensi berupa kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin.

2)      Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri

Menurut pandangan ini, masyarakat industri, baik yang demokratis maupun bukan, menciptakan standard-standard (ukuran) tertentu mengenai tingkah laku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan bagi setiap sistem politik lainnya.

3)      Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik

               Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan politik identik dengan modernisasi politik. Pandangan ini mirip dengan konsep pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, yakni masih berkaitan dengan prestasi ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol, administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang muncul.

4)      Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa

               Sudut pandang ini nasionalisme. Dan ini merupakan prasyarat penting, tetapi masih kurang memadai untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan politik. Pembangunan politik meliputi serangkaian usaha penerjemahan perasaan-perasaan nasionalisme menjadi semangat kewarganegaraan, dan usaha pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menampung aspirasi-aspirasi (nasionalisme) masyarakat ke dalam kebijakan dan program.

5)      Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum

Dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan adminstrasi.

6)      Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Masyarakat

               Pembangunan politik meliputi perluasan partisipasi masyarakat. Proses partsipasi ini berarti penyebarluasan proses pembuatan kebijakan. . Karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warganegara dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap negara. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang menyangkut partisipasi warganegara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah bahaya adanya emosionalisme warga negara yang diolah oleh demagog. Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warga negara dengan tertib politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya

7)      Partisipasi Politik sebagai Pembinaan Demokrasi

               Pandangan ini menyatakan bahwa pembangunan politik seharusnya sama dengan pembentukan lembaga-lembaga dan praktik-praktik demokrasi.

8)      Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur

Stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan politik dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman.

9)      Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan

               Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa sistem-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atau kadar kekuasaan yang dapat dimobilisasi oleh sistem itu. Bila pembangunan politik diartikan sebagai mobilisasi dan peningkatan kekuasaan dalam masyarakat, dapatlah kita membedakan antara tujuan pembangunan dengan cir-ciri yang biasanya dilekatkan pada pembangunan. Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik. Kalau ada argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi, berarti tingkat efisiensi politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan adalah lembaga-Iembaga impotent untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik.

10)  Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi

               Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaannya dengan modernisasi, dan terjadi dalam konteks sejarah dimana pengaruh dari luar masyarakat memengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling memengaruhi satu sama lain.

c.    Model-Model Pembangunan Politik

Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu:

a. Model pembangunan liberal borjuis

Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat.

b. Model pembangunan otokrasi

Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik untuk menciptakan stabilitas politik.

c. Model teknokrasi

Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Model populasi

Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban.

Pilar Demokrasi

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica. Prinsip ini membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara. Tiga jenis lembaga tersebut adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip keseimbangan.

Peran ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah:

               Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif.

               Lembaga-lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Keputusan legislatif dibuat oleh rakyat melalui wakil-waklinya. Para wakil rakyat ini wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya.

BAB III
PENUTUP

A.      Kesimpulan

Perubahan Sosia ladalah suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, adanya faktor-faktor intern (dari dalam masyarakat) dan ekstern (dari luar masyarakat) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Bentuk perubahan ini berupa perubahan evolusi dan perubahan revolusi, perubahan direncanakan dan tidak direncanakan, dan perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan sosial dibidang pendidikan dilakukan dengan mengembangkan metode pengajaran dan kurikulum yang berlaku.Perubahan sosial berdampak pada ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagainya.

Sedangkan pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia sehingga menghendaki keikutsertaan dari seluruh warga tanpa terkecuali. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Program pemerintah mengenai pembangunan ekonomi di Indonesia ini diantaranya seperti ekonomi kreatif, pasar bebas ASEAN, dan peningkatan pendapatan perkapita melalui perikanan.

B.       Saran

Sebagai masyarakat Indonesia yang bijak sudah seharusnya peka terhadap perubahan sosial yang ada, secara sadar maupun tidak sadar, langsung maupun tidak langsung kita larut dalam perubahan yang ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri dan menyaring perubahan sosial yang ada.Perubahan sosial akan berdampak pada pembangunan di Indonesia baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Oleh karena itu, jika pembangunan di Indonesia ingin maju maka perbaiki terlebih dahulu perubahan sosial yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik.

 

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono (1984), Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Ghalia, Indonesia.
----, (1987), Sosiologi suatu Pengantar, Penerbit CV, Rajawali Jakarta.Abidin, Said Zainal, 2004.  Hakekat Pembangunan. dan Perubahan Masyarakat. Jakarta; Yayasan Pancur Siwah,
Johnson, Dayle Paul (1994), Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Di Indonesia oleh Robert M.Z. Lawang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III.

Rosdayana, Diar. (2010). Hakikat Pembangunan di Indonesia. [Online]. Tersedia: https://diarydiar.wordpress.com/2010/01/26/hakikat-pembangunan-di-indonesia/, diakses tanggal 6 Desember 2014